Bawaslu Tarakan Gelar Kajian Hukum Bahas Layanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Pengawas Pemilu

Tarakan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan menggelar Kajian Hukum untuk memperkuat pemahaman jajaran pengawas pemilu terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum. Dengan fokus pembahasan pada mekanisme layanan advokasi, mitigasi risiko hukum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kota Tarakan. Rabu (11/11).

Dalam pemaparan materi, Staf Bawaslu Kota Tarakan, Kartini Ayu Lestari menyampaikan hasil kajian yang disusun bersama tim Kajian Hukum. Kajian tersebut secara khusus menelaah Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023 yang menggantikan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu.

Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur dua bentuk layanan advokasi hukum, yakni litigasi dan nonlitigasi. Layanan litigasi mencakup pendampingan dalam proses peradilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan nonlitigasi meliputi konsultasi hukum, pemberian pendapat hukum, sengketa informasi publik, dan bentuk pelayanan lainnya.

Kajian juga mengidentifikasi lima aspek penting, yaitu kepastian hukum bagi penerima layanan, pembagian kewenangan antarunit, mekanisme pengelolaan layanan, batas pemberian layanan, serta pertanggungjawaban dan efektivitas pelaksanaannya. Dari hasil telaah awal, ditemukan sejumlah aspek yang memerlukan pendalaman, khususnya kejelasan kriteria penerima layanan, keseragaman administrasi, dan koordinasi antarunit kerja.

Menanggapi pemaparan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Tarakan, A. Muh. Saifullah, menekankan pentingnya kejelasan unit kerja yang berwenang memberikan layanan advokasi hukum di tingkat kabupaten/kota. Ia juga meminta agar kesimpulan dan rekomendasi kajian disusun berdasarkan tujuan kajian serta diperkuat dengan analisis substansi peraturan, bukan sekadar uraian normatif.

Menurutnya, kesiapan SDM perlu menjadi perhatian karena pelaksanaan advokasi hukum mencakup konsultasi hukum, pemberian pendapat hukum, hingga pendampingan litigasi. Tim juga diminta memasukkan kendala nyata di lapangan, seperti keterbatasan kapasitas personel dan luasnya wilayah kerja Bawaslu kabupaten/kota.

Kegiatan kajian hukum juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Tarakan Johnson dan Tim Kajian Hukum Bawaslu Kota Tarakan serta Mahasiswa PKP Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Melalui kajian hukum ini, Bawaslu Kota Tarakan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam penerapan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan layanan advokasi hukum sekaligus memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu memperoleh pemahaman dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab kelembagaan.