Bawaslu Kota Tarakan Hadiri Rakor Fasilitasi PAW Anggota DPRD, Imbau Penyamaan persepsi Regulasi

Tarakan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan menghadiri Rapat Koordinasi Fasilitasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tarakan bersama stakeholder terkait yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, Rabu (11/11).

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antarlembaga dalam menyamakan pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa terdapat sejumlah ketentuan baru yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak dalam pelaksanaan proses PAW. Menurutnya, PKPU Nomor 3 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan regulasi sebelumnya, yakni PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019.

"Perubahan regulasi ini perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh stakeholder. PKPU Nomor 3 Tahun 2025 tidak hanya mengatur mekanisme penggantian antarwaktu, tetapi juga memperjelas tahapan verifikasi, klarifikasi, persyaratan calon pengganti antarwaktu, serta koordinasi antarlembaga. Karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Riswanto.

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu sisa masa jabatan, persyaratan calon pengganti, serta proses verifikasi dan klarifikasi agar pelaksanaan PAW berjalan sesuai prosedur.

Lebih lanjut, Riswanto menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Tarakan memiliki perhatian terhadap aspek pengawasan dalam proses tersebut, terutama terkait kesesuaian prosedur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pentingnya koordinasi dan keterbukaan informasi antarlembaga.

Kegiatan yang dilaksanakan diruang pertemuan KPU Kota Tarakan dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan serta dihadiri juga oleh Sekretarias Dewan Tarakan, Perwakilan Kesbangpol Tarakan, Perwakilan Kejaksanan Tarakan dan Perwakilan masing-masing Partai Politik.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan terbaru sehingga proses fasilitasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Tarakan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.