Bawaslu Tarakan Kunjungi DPC Gerindra, Upaya Sinergitas wujudkan Integritas Pemilu Mendatang

Tarakan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan melakukan kordinasi ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Tarakan. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara penyelenggara dan peserta pemilu serta melakukan mitigasi dini terhadap potensi pelanggaran yang timbul karena permasalahan administrasi. Senin (4/5)

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, menjelaskan bahwa kunjungan ini sengaja dilakukan pada masa non-tahapan agar komunikasi antara Bawaslu dan partai politik dapat berjalan lebih cair dan objektif tanpa menimbulkan kecurigaan publik terkait netralitas.

“Niat kami murni bersilaturahmi. Kami ingin komunikasi antara penyelenggara dan peserta pemilu tidak boleh putus. Dengan komunikasi yang baik, kedepannya dapat meredam isu-isu negatif yang bermunculan di masa tahapan Pemilu maupun Pilkada,” ujar Riswanto.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu secara khusus menyoroti krusialnya ketertiban administrasi bagi bakal calon legislatif (bacaleg) Riswanto mengimbau agar partai politik bertindak sebagai filter atau screening pertama terhadap berkas-berkas persyaratan bacaleg sebelum disetorkan ke KPU. Ia menekankan bahwa persoalan administrasi yang diremehkan berisiko fatal, seperti pencoretan kepesertaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Gerindra Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menyambut baik masukan dari Bawaslu dan menyampaikan apresiasinya atas materi diskusi yang disampaikan oleh Bawaslu. Ia menyebutkan bahwa pemahaman mengenai regulasi sangat penting untuk membekali partai dalam menghadapi dinamika politik mendatang.  Ia juga mengakui bahwa diskusi mengenai sengketa pemilu dan penanganan pelanggaran memberikan perspektif baru bagi jajaran pengurus partainya.

“Saya ucapkan terima kasih atas masukan-masukan diskusi kita pada sore hari ini. Namanya juga pengalaman, ini sangat menarik. Ada poin-poin penting yang 'nyangkut' di kepala, terutama terkait dengan sengketa pemilu maupun penanganan pelanggaran,” kata Yunus.

Namun, Yunus juga menyampaikan bahwa partai memiliki tantangan nyata dalam verifikasi dokumen. Menurutnya, partai politik memiliki keterbatasan wewenang dan anggaran untuk melakukan verifikasi faktual ke instansi penerbit ijazah yang berada di luar daerah.

“Kami tidak punya kewenangan untuk pergi menanyakan langsung ke dinas pendidikan terkait keaslian ijazah. Selain itu, kami juga terkendala sistem data nasional yang belum terintegrasi sepenuhnya,” jelas Yunus.

Lebih lanjut, Yunus menambahkan bahwa dalam perekrutan caleg, partai sering kali dihadapkan pada dilema antara menyeleksi kelengkapan dokumen dengan kebutuhan untuk merekrut kader yang memiliki potensi keterpilihan tinggi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga soliditas internal dan mewajibkan setiap koordinasi dilakukan secara resmi melalui pimpinan partai guna menghindari sengketa yang dipicu oleh konflik internal.

Kedua belah pihak sepakat bahwa dialog proaktif seperti ini sangat membantu. Bawaslu menyatakan siap menjadi mitra diskusi bagi partai politik untuk menyampaikan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir perdebatan dan pelanggaran di lapangan saat tahapan pemilu berlangsung nantinya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kondusifitas politik di Kota Tarakan serta membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka ke depannya.