Terdakwa Perkara Politik Uang Dijatuhi Vonis 36 Bulan Penjara

TARAKAN – Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 36 bulan, denda Rp 200 juta, subsidair 1 bulan kurungan kepada terdakwa Moes Santoso atas perkara politik uang. Vonis itu dijatuhkan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa menghadirkan terdakwa selama persidangan berlangsung. \n \nTermasuk pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Jumat (4/12/2020). Pembacaan putusan pun tanpa dihadiri terdakwa. \n \nDengan tidak hadir selama persidangan, terdakwa dinilai tidak menghormati persidangan. Sehingga majelis hakim mengambil kesimpulan untuk menjatuhkan hukuman tersebut. \n \n“Pertimbangannya adalah terdakwa tidak bisa dihadirkan oleh si jaksa penuntut umum dalam hal ini, mulai dari persidangan sampai dengan akhir persidangan itu sendiri,” ujar Humas PN Tarakan Melcky Johnny Ottoh. \n \n“Sehingga majelis mengambil kesimpulan bahwa si terdakwa tidak menghormati persidangan dengan ketidakhadiran itu sendiri dan majelis mengambil kesimpulan bahwa harus diputus secara in absensi atau tanpa hadirnya si terdakwa di persidangan. Jadi makanya diputus selama 36 bulan, Rp 200 juta dendanya subsidair 1 bulan,” bebernya ditemui awak media, Jumat (4/12/2020). \n \nTerkait perbuatannya, Melcky Johnny Ottoh menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut yang dibuktikan dengan adanya video yang secara jelas diketahui oleh khalayak umum. \n \nKalaupun terdakwa mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, menurut Melcky Johnny Ottoh, bisa saja namun hanya sampai upaya banding. Tidak ada bisa sampai kasasi. \n \nSebelumnya pada sidang yang berlangsung Selasa (1/12/2020) dengan agenda pembacaan tuntutan, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 39 bulan, denda Rp 200 juta dan subsidair 6 bulan kurungan. \n \nJPU menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diancam pada pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernu, Bupati Wali Kota menjadi Undang-Undang. \n \n“Yang dengan sengaja memberikan uang atau imbalan kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu,” beber JPU yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Tarakan, Andi Aulia Rahman, Selasa (1/12/2020)