Bawaslu Tarakan Gencarkan Konsolidasi Demokrasi: Golkar Komitmen Cegah Pelanggaran Demi Pemilu Bersih!

TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan terus memperkuat langkah preventif dengan melakukan kunjungan konsolidasi demokrasi ke Kantor DPD Partai Golkar Kota Tarakan. Meski dilaksanakan di tengah guyuran hujan lebat, pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk menyamakan persepsi demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas di Bumi Paguntaka, Selasa (28/4)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Tarakan, Hj. Siti Laela, sempat merefleksikan peristiwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di masa lalu sebagai "sejarah kelam" yang mengakibatkan kehilangan kursi legislatif. Pengalaman pahit tersebut menjadi pelecut semangat bagi Partai Golkar untuk lebih memperketat administrasi dan memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu.

"Kami ingin menang dengan terhormat dan administrasi yang rapi tanpa menyisakan masalah hukum. Kami instruksikan seluruh kader hingga tingkat saksi untuk kooperatif dan mengikuti aturan main yang ada," tegas Hj. Siti Laela dalam diskusi tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, S.Pd., menekankan pentingnya pengawasan teknis administrasi calon legislatif (caleg) dan pemenuhan keterwakilan perempuan. Mengambil pelajaran dari kasus di daerah lain seperti Gorontalo, ia mengajak partai politik untuk lebih teliti agar tidak terjegal masalah administratif. Riswanto juga memastikan Bawaslu siap memberikan bimbingan intensif guna mencegah kesimpangsiuran informasi di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Johnson menambahkan bahwa Bawaslu menjalankan dua mekanisme utama, yakni sengketa proses  dan penanganan pelanggaran.

“untuk sengketa proses, pengajuannya ke bawaslu paling lama 3 hari setelah SK/BA KPU disengketakan. Sedangkan penanganan pelanggaran memiliki jangka waktu 7 hari sejak diketahui.”

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi melalui Prolegnas guna menghapus 'dualisme' aturan yang kerap memicu perbedaan penafsiran hukum di lapangan."

Sinergi antara pengawas dan peserta pemilu ini diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat, bersih, dan bermartabat di Kota Tarakan.