Perkuat Demokrasi, Bawaslu Kota Tarakan Gandeng Muhammadiyah Tangkal Hoaks dan Cegah Pelanggaran Pemilu

Tarakan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan menggandeng Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Tarakan untuk memperkuat pencegahan hoaks dan politik uang menjelang tahapan pemilu mendatang, Jumat (25/9).

Kerja sama ini dibahas dalam pertemuan konsolidasi demokrasi yang dihadiri Ketua Bawaslu Kota Tarakan Riswanto bersama dua anggotanya, Johnson dan A. Muh. Saifullah. Rombongan diterima Ketua PD Muhammadiyah Kota Tarakan Sabar Santoso, dengan Sekretaris PD Muhammadiyah H. Intan Sumantri bertindak sebagai moderator.

Anggota Bawaslu Kota Tarakan, A. Muh. Saifullah, menyoroti cepatnya penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat, yang menurutnya kini tidak hanya melalui kanal resmi, tetapi juga menyusup ke berbagai grup komunikasi. Ia menilai dibutuhkan jaringan pengawasan partisipatif yang lebih luas agar informasi keliru bisa segera terdeteksi dan diklarifikasi. Bawaslu berharap keterlibatan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dapat mempercepat penyebaran informasi yang valid kepada publik.

Selain hoaks, isu politik uang turut menjadi perhatian dalam dinamika pemilu di Kota Tarakan. Saifullah menilai pendekatan keagamaan menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah praktik tersebut. 

Selain itu,sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu Bawaslu juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat, bakal calon, maupun tim kampanye yang ingin memahami batasan aktivitas selama tahapan pemilu, baik langsung di kantor Bawaslu maupun melalui kegiatan pertemuan yang melibatkan warga seperti pengajian.

Pendekatan ini, menurut Saifullah, merupakan bagian dari langkah percegahan sebelum suatu pelanggaran berujung pada penindakan. 

Ketua PD Muhammadiyah Kota Tarakan, Sabar Santoso, menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming uang dalam proses politik. Ia menyebut organisasinya memiliki jaringan hingga pimpinan cabang dan ranting yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi melalui kegiatan pengajian dan pembinaan keagamaan forum yang selama ini juga kerap membahas isu demokrasi seperti politik uang dalam perspektif keagamaan.

Bawaslu Kota Tarakan menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal memetakan bentuk-bentuk pencegahan yang dapat dilakukan bersama, mulai dari sosialisasi, koordinasi, hingga edukasi masyarakat. Kedua pihak membuka kemungkinan menindaklanjuti konsolidasi ini dengan perjanjian kerja sama formal, guna memperkuat sinergi menangkal hoaks, meningkatkan edukasi politik, dan mencegah pelanggaran pemilu di Kota Tarakan.