Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi Demokrasi dengan IKAT, Bawaslu Tarakan Perkuat Kolaborasi dan Pengawasan Partisipatif

fdfr

Tarakan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan menggandeng Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Kota Tarakan untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan mencegah praktik politik uang menjelang Pemilu 2029. Komitmen tersebut dibangun melalui Konsolidasi Demokrasi di Sekretariat IKAT, dengan mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga integritas demokrasi, Jum'at (13/11).

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, menegaskan bahwa pencegahan politik uang tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan penyelenggara pemilu. Diperlukan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar praktik yang merusak integritas demokrasi tersebut tidak mendapat ruang dalam setiap kontestasi politik.

Menurutnya, konsolidasi demokrasi pada masa nontahapan menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi dan memperluas kemitraan dengan berbagai organisasi, mulai dari organisasi keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, partai politik hingga instansi pemerintah. Melalui pendekatan tersebut, Bawaslu ingin memastikan bahwa edukasi kepemiluan tidak hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

bfdfr
Bawaslu Kota Tarakan menggandeng Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Kota Tarakan.

Riswanto juga mengingatkan bahwa praktik politik uang berpotensi merusak kualitas demokrasi karena dapat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan. “Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi pemilih, tetapi turut berperan sebagai pengawas dengan berani menolak dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.” Ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kota Tarakan, Johnson, mengajak IKAT dan seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam mencegah pelanggaran sejak dini. Ia menjelaskan bahwa jajaran Bawaslu tetap menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang berlaku sembari mempersiapkan pengawasan menghadapi Pemilu 2029.

Johnson turut memperkenalkan Konsultasi Hukum di Kantor Bawaslu Kota Tarakan sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berkonsultasi, dan memahami regulasi kepemiluan. “pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu modal penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat berdampak pada proses pemilu maupun hasil pemilu, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).” Ungkapnya

Sementara itu, Ketua IKAT Kota Tarakan, Marthen Rady, menyambut baik upaya Bawaslu membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan. Ia berharap Bawaslu terus mengintensifkan edukasi mengenai aturan kepemiluan, khususnya ketentuan kampanye, kepada peserta pemilu agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan. IKAT juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi menjaga kondusivitas dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur serta berintegritas.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, disertai diskusi dan pertukaran pandangan mengenai peran masyarakat dalam menjaga demokrasi. Turut hadir Kepala Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Tarakan, Yunita Ariyani, serta jajaran pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kota Tarakan (IKAT).

Konsolidasi ini merupakan bagian dari strategi penguatan demokrasi Bawaslu Kota Tarakan pada masa nontahapan. Melalui kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, Bawaslu berharap kesadaran menolak politik uang semakin mengakar sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif mewujudkan Pemilu 2029 yang bersih, jujur, dan berintegritas di Bumi Paguntaka.

Penulis : Cak_Man

Foto : humas

Penanggung Jawab : Saifullah