Ketua Bawaslu Tarakan Hadiri Pengukuhan DPC PKB Masa Bakti 2026–2031

Tarakan - Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, menghadiri undangan Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tarakan masa bakti 2026 - 2031 di Hotel Duta Kota Tarakan. Kehadiran tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan komunikasi kelembagaan dalam menjaga hubungan yang baik dengan peserta pemilu. Senin (5/10).

Pengukuhan kepengurusan DPC PKB Kota Tarakan masa bakti 2026–2031 menjadi momentum bagi jajaran partai untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menjalankan program kerja kepartaian selama periode kepengurusan. Prosesi berlangsung di ruang kegiatan Hotel Duta dengan suasana yang kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, menyampaikan kehadiran Bawaslu menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk partai politik. Komunikasi kelembagaan diperlukan untuk mendukung terciptanya pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga prinsip demokrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu. Hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas”Ungkapnya.

Kepengurusan baru DPC PKB Kota Tarakan masa bakti 2026–2031 selanjutnya diharapkan dapat menjalankan tugas organisasi sesuai ketentuan yang berlaku serta berkontribusi dalam kehidupan demokrasi di Kota Tarakan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Tarakan, DPRD Kota Tarakan, unsur TNI dan Polri, Pengadilan, Direktur Utama PDAM, pemuka agama, perwakilan partai politik, serta jajaran pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tarakan.

Bagi Bawaslu Kota Tarakan, komunikasi dengan partai politik dan pemangku kepentingan lainnya akan terus dibangun dalam koridor tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan. Hal tersebut penting untuk mendorong partisipasi politik yang berkualitas sekaligus menjaga proses demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.