Bawaslu Kota Tarakan Gelar Upacara Pengibaran Bendera HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Tarakan – Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8). 

Bertindak sebagai pembina upacara, Anggota Bawaslu Kota Tarakan, Johnson, menyampaikan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga kesempatan untuk mengenang kembali perjalanan sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan.

Dalam amanatnya, Johnson turut menceritakan Peristiwa Rengasdengklok, yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian sejarah menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda saat itu mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.

“Peristiwa Rengasdengklok mengajarkan kepada kita tentang semangat perjuangan, keberanian, serta pentingnya persatuan dalam menentukan masa depan bangsa,” ujar Johnson.

Ia menambahkan, semangat perjuangan para pendahulu bangsa tersebut perlu menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Bawaslu Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara.

“Semangat kemerdekaan harus kita implementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari dengan menjaga integritas, disiplin, profesionalitas, serta tanggung jawab. Kita memiliki tugas untuk terus mengawal demokrasi agar berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas,” tambahnya.

Upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hut ke 18 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tarakan ini juga dihadiri oleh Kepala Sekrariat Bawaslu Kota Tarakan, Rahmat Nur, Kasubbag PP, PS dan Hukum, Wiwiek serta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.

Upacara pengibaran bendera berlangsung tertib dan lancar. Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bawaslu Kota Tarakan meneguhkan kembali semangat nasionalisme dan komitmen untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya dalam menjaga kualitas demokrasi dan pengawasan pemilu.