Bawaslu Kota Tarakan dan Mafindo Kaltara Perkuat Sinergi Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Hoaks

Tarakan - Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai langkah memperkuat sinergi dan koordinasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun kesadaran bersama untuk menangkal berbagai informasi yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi, Jumat (4/9).

Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi antara Bawaslu Kota Tarakan dan Mafindo Kaltara untuk membahas peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, khususnya dalam menghadapi penyebaran informasi palsu, disinformasi, dan hoaks yang dapat memengaruhi proses demokrasi.

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, mengatakan bahwa demokrasi dan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Maksud dan tujuan dari konsolidasi ini adalah bagaimana kita memperkuat sinergi antara Bawaslu dengan Mafindo dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi. Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Riswanto.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Karena itu, Bawaslu berharap Mafindo Kaltara dapat terus berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan pengawasan pemilu, termasuk dalam menangkal penyebaran informasi yang tidak benar di tengah masyarakat.

“Kami berharap Mafindo terus bersinergi dengan Bawaslu, baik dalam pengawasan maupun pencegahan. Nantinya, kami juga berharap Mafindo dapat ikut serta menjadi pemantau pemilu pada tahapan-tahapan pemilu yang akan datang. Dengan semakin banyak masyarakat yang terlibat, tentunya pengawasan pemilu akan semakin kuat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan, Rahmat Nur, menyampaikan bahwa hasil konsolidasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk memperkuat keterlibatan Mafindo dalam pengawasan partisipatif.

“Tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya akan kita dorong dengan pelaksanaan deklarasi kesiapan menjadi pemantau pemilu. Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan memastikan masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawal setiap tahapan pemilu,” kata Rahmat Nur.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan organisasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pengawasan Bawaslu, terutama dalam mendorong masyarakat agar lebih kritis dan cermat dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

Ketua DPW Mafindo Kaltara, Dr. Nurasikin, S.H.I., M.H., CPM  dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Bawaslu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pencegahan terhadap penyebaran hoaks dan menjaga kualitas demokrasi.

Ia menjelaskan, sebelumnya telah terdapat kerja sama melalui program Tular Nalar, yang kemudian diperbarui dan diperkuat melalui kerja sama dengan Mafindo. Pembaruan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas ruang kolaborasi antara kedua pihak.

“Sebelumnya kita sudah memiliki beberapa kesepakatan melalui Tular Nalar. Dengan adanya pembaruan PKS menjadi Mafindo nantinya, kerja sama ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dan diperkuat, khususnya dalam melakukan pencegahan terhadap kampanye berita hoaks,” ungkapnya.

Selain pencegahan penyebaran berita hoaks, Mafindo Kaltara juga menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi dalam kegiatan pemetaan maupun survei terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaraan pemilu.

kegiatan konsolidasi demokrasi Bawaslu Kota Tarakan dengan mafindo Kaltara ini dilaksanakan dikantor Bawaslu Kota Tarakan dan dihadiri juga oleh Kasubbag, Pengawasan dan Humas, Yunita Ariyani.

Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kota Tarakan dan Mafindo Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam mendorong pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat, meningkatkan literasi masyarakat, serta mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.